..Sejumlah pengendara mengeluhkan kondisi jalan berlubang di wilayah Kabupaten Bogor yang hingga kini belum mendapat penanganan. Keluhan ini muncul di bulan Ramadhan 1447 Hijriah, tepatnya Maret 2026, ketika intensitas hujan lebat memperparah kerusakan jalan.
Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah IV Ciampea, Yudhi Rahmawan, mengakui adanya kerusakan di jalur dari jembatan dekat lapangan tembak menuju Ciampea.
“Iya, yang dari jembatan dekat lapangan tembak ke arah Ciampea yang rusak,” ujarnya.Menurut Yudhi, kerusakan berat akan diusulkan untuk rekonstruksi melalui mekanisme lelang proyek. Sementara itu, perbaikan tambal sulam masih menunggu proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah direncanakan.
“Sedang diusulkan dulu perencanaannya. Untuk tambal sulam sedang menunggu proses pengadaan barang dan jasa. Nanti mengikuti jadwal yang sudah direncanakan,” tambahnya.
Untuk sementara, pihaknya memasang rambu peringatan di titik-titik rawan agar pengendara lebih waspada.Keluhan Warga Sebelumnya, warga Kampung Padmon, Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, juga menyampaikan keluhan serupa. Jalan di wilayah tersebut mengalami kerusakan cukup parah dengan permukaan berlubang dan tidak rata. Saat hujan turun, lubang tertutup genangan air sehingga membahayakan pengendara, terutama sepeda motor.
“Kalau hujan lubangnya tidak kelihatan karena tertutup air. Pengendara sering kaget dan hampir jatuh,” ungkap seorang warga, Senin (17/09/2026).
Kerusakan jalan ini dinilai menghambat mobilitas warga, memperlambat distribusi barang, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan kabupaten Cikampak–Bojong Rangkas di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, telah lumpuh selama tiga tahun akibat longsor yang tidak kunjung ditangani tuntas, memaksa kendaraan roda empat mencari jalur alternatif dan mengganggu akses warga ke fasilitas vital.
Ruas jalan yang seharusnya menghubungkan dua kecamatan itu kini menyempit menjadi hanya dua meter.
Hanya sepeda motor yang masih bisa melintas di jalan tersebut, sementara kendaraan roda empat terpaksa memutar melalui perumahan dan jalan desa yang sempit untuk menuju kawasan Pamijahan, serta fasilitas publik seperti SPBU dan SPBG.Longsor pertama terjadi tiga tahun lalu. Meski perbaikan sudah dianggarkan sejak 2015, penanganan baru berjalan belakangan.
Ironisnya, kebijakan efisiensi anggaran membuat proyek turap hanya mendapat kucuran Rp1,7 miliar dari rencana awal Rp3 miliar, sehingga pekerjaan tidak tuntas. Longsor susulan yang terjadi pada November tahun lalu memperparah kondisi jalan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Hasani, menegaskan bahwa pembukaan jalan secara paksa untuk kendaraan roda empat bukan solusi yang aman.Kalau dipaksakan dibuka untuk roda empat, risikonya sangat besar. Bisa terjadi longsor lagi dan membahayakan keselamatan pengguna jalan,” tegasnya pada Selasa (17/9/2026).
Hasani juga menekankan bahwa penerapan efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur, tidak boleh mengorbankan keselamatan publik.
Ia berharap ada dukungan penuh dari Bupati Bogor, DPRD, dan Badan Anggaran agar sisa pekerjaan perbaikan jalan dapat diselesaikan pada tahun ini.”Ini demi keselamatan, kelancaran mobilitas warga, dan kepentingan ekonomi masyarakat,” ujar Hasani.
Warga Keluhkan Jalan Cikampak Sejak Era Bupati Sebelumnya
Suara kritis turut datang dari Furkon, aktivis asal Bogor Barat, yang menyampaikan keluhannya,”Jalan di Cikampak ti zaman Ibu Ade Yasin, nepi ka ayeuna longsor leutik jadi longsor gede, nepi ka ayeuna teu dibenerkeun,” ujarnya (Jalan di Cikampak dari era Bupati Ade Yasin sampai masa sekarang, dari longsor kecil hingga menjadi longsor besar, tak juga diperbaiki).
Pernyataan Furkon itu berarti: sejak masa kepemimpinan Bupati Bogor terdahulu hingga kini, longsor kecil dibiarkan berkembang menjadi longsor besar tanpa perbaikan berarti.
Warga yang hendak menuju kawasan Puri Arraya Cicadas atau Segog dengan kendaraan roda empat kini harus memutar jauh melewati Perumahan Dramaga Pratama.Angkot pun ikut mengubah jalur operasionalnya, menambah beban waktu tempuh dan biaya transportasi warga.
Dampak Meluas ke Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan
Kerusakan jalan di Ciampea ini berdampak lebih dari sekadar kemacetan. Distribusi bahan bakar ke SPBU dan SPBG di kawasan itu terganggu, mendorong kenaikan biaya logistik.Siswa yang mengandalkan angkutan umum harus menempuh jalur lebih panjang setiap hari.
Akses menuju fasilitas kesehatan pun menjadi lebih sulit, terutama bagi warga yang membutuhkan transportasi cepat dalam kondisi darurat.*